~ HIDUP ITU INDAH ~

Aku minta kepada Allah setangkai bunga segar,

Allah memberiku kaktus berduri ..

Aku minta kepada Allah hewan mungil nan cantik,

Allah memberiku ulat berbulu ..

Aku sedih, kecewa dan bertanya tanya ..

Betapa tidak adilnya Allah kepadaku.

Namun seiring dengan berjalannya waktu ..

Kaktus itu berbunga indah ..

bahkan sangat indah.

Dan ulat berbulu itu tumbuh dan berubah, menjadi kupu kupu yang amat cantik ..

MTBS

Pedoman MTBS didasari oleh prinsip berikut:

• Semua balita sakit umur sampai 5 tahun diperiksa untuk tanda bahaya umum dan semua bayi muda diperiksa untuk tanda-tanda penyakit sangat berat. Tanda-tanda ini menunjukkan perlunya rujukan segera atau dirawat di rumah sakit.
• Anak dan bayi kemudian dinilai untuk gejala utama. Untuk anak yang lebih tua, gejala utama termasuk batuk atau kesulitan bernapas, diare, demam, dan infeksi telinga. Untuk bayi muda, gejala utama meliputi infeksi bakteri lokal, diare, dan ikterus. Sebagai tambahan, semua anak secara rutin dinilai status gizi dan imunisasinya serta masalah potensial lainnya.
• Hanya menggunakan tanda-tanda klinis dalam jumlah terbatas, dipilih berdasarkan sensitivitasnya dan spesivisitasnya untuk mendeteksi penyakit.
• Suatu kombinasi dari tanda-tanda individual mengarah pada satu klasifikasi anak dalam satu atau lebih kelompok gejala, dan bukan satu diagnosa. Klasifikasi penyakit didasarkan pada sistem triase dengan kode warna: “Merah muda“ menunjukkan perlunya rujukan segera sedangkan “kuning“ menunjukkan diperlukannya pengobatan spesifik pada pasien rawat jalan, dan “hijau“ menunjukkan perawatan di rumah.
• Prosedur tatalaksana dari MTBS menggunakan obat-obat esensial dengan jumlah terbatas dan mendorong partisipasi aktif dari pengasuh anak dalam menangani anak.
• Suatu komponen esensial dari MTBS adalah konseling bagi ibu/pengasuh anak berkaitan dengan perawatan di rumah, pemberian makan dan cairan yang tepat, dan kapan harus kembali ke klinik, dengan segera atau untuk tindak lanjut.

Proses MTBS dapat digunakan oleh dokter, perawat dan profesi kesehatan lain yang memeriksa bayi muda dan balita, pada fasilitas kesehatan dasar, seperti klinik, puskesmas, puskesmas pembantu atau di unit rawat jalan rumah sakit (Khusus di rumah sakit, yang ditekankan adalah cara pendekatan yang komprehensif dari MTBS).

Proses manajemen kasus dari MTBS

---

LANGKAH-LANGKAH DALAM MANAJEMEN TERPADU KASUS
Proses manajemen terpadu kasus dalam MTBS terdiri dari sejumlah langkah yang harus diambil oleh petugas kesehatan untuk memastikan penanganan kasus secara efektif.


LANGKAH 1: PENILAIAN Jika seorang anak atau bayi muda dibawa ke klinik, petugas kesehatan menggunakan keterampilan komunikasi yang baik untuk menanyakan kepada ibu tentang masalah anaknya dan membuat penilaian terhadap kondisi anak. Pertama kali, petugas kesehatan memeriksa adakah tanda bahaya umum yang menunjukkan kondisi yang mengancam jiwa. Pada bayi muda, petugas kesehatan memeriksa apakah ada tanda penyakit sangat berat dan infeksi bakteri lokal. Petugas kesehatan kemudian mengajukan pertanyaan spesifik tentang kondisi paling umum yang mempengaruhi kesehatan anak. Jika jawabannya positif, petugas perlu memeriksa anak dengan tepat. Satu bagian esensial dari penilaian adalah memeriksa status gizi anak dan status imunisasinya. Penilaian mencakup juga memeriksa masalah kesehatan lain.

LANGKAH 2: MEMBUAT KLASIFIKASI
Berdasarkan hasil penilaian, petugas kesehatan membuat klasifikasi penyakit menggunakan suatu sistem triase dengan kode warna yang dikembangkan secara khusus. Karena banyak anak mengalami lebih dari satu kondisi, setiap kondisi diklasifikasikan sesuai dengan apakah kondisi itu membutuhkan:

Pengobatan pra-rujukan dan rujukan segera, atau

Pengobatan medis spesifik dan nasihat, atau

Nasihat sederhana tentang penanganan di rumah

LANGKAH 3: MENENTUKAN TINDAKAN
Setelah mengklasifikasikan semua kondisi yang ada, petugas kesehatan menentukan tindakan spesifik untuk balita atau bayi muda sakit.

• Jika seorang anak membutuhkan rujukan segera (klasifikasi merah muda) perlu diidentifikasi penanganan esensial yang diberikan sebelum rujukan.
• Jika seorang anak membutuhkan pengobatan spesifik (klasifikasi kuning), dibuat rencana tindakan dan ditentukan obat yang harus diberikan di klinik. Ditentukan isi dari nasihat yang akan diberikan kepada ibu
• Jika tak ditemukan kondisi serius (klasifikasi hijau), ibu harus dinasihati dengan benar tentang tindakan tepat yang harus diambil dalam merawat anaknya di rumah.

P P No 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1996 

TENTANG 

TENAGA KESEHATAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa sebagai pelakssanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Kesehatan.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3495).

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TENAGA KESEHATAN

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

2. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;

3. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memlihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat;

4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

BAB II 

JENIS TENAGA KESEHATAN

Pasal 2

(1) Tenaga kesehatan terdiri dari:

a. Tenaga medis;

b. Tenaga keperawatan;

c. Tenaga kefarmasian;

d. Tenaga kesehatan masyarakat;

e. Tenaga gizi;

f. Tenaga keterampilan fisik;

g. Tenaga keteknisian medis;

(2) Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gig.

(3) Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.

(4) Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.

(5) Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemolog kesehatan, entomology kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluhan kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.

(6) Tenaga gizi meliputi nutrisi dan dietisien.

(7) Tenaga keterampilan fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara.

(8) Tenaga keteknisian medis meliputi radiographer, radioterapis, teknisi gigi, teknis elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisitranfusi dan perekam medis.

BAB III 

PERSYARATAN

Pasal 3 

Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan.

Pasal 4 

(1) Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari Menteri.

(2) Dikecualikan dari pemilikan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi tenaga kesehatan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 5 

(1) Selain ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tenaga medis dan tenaga kefarmasian lulusan dari lembaga pendidikan di luar negeri hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah yang bersangkutan melakukan adaptasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai adaptasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

BAB IV 

PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu 

Perencanaan 

Pasal 6

(1) Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

(2) Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan nasional tenaga kesehtan.

(3) Perencanaan nasional tenaga kesehatan disusun dengan memperhatikan factor:

a. Jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;

b. Sarana kesehatan;

c. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

(4) Perencanaan nasional tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua 

Pengadaan 

Pasal 7

Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.

Pasal 8

(1) Pendidkan di bidang kesehatan dilaksanakan di lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat.

(2) Peyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Pelatihan di bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan ataupenguasaan pengetahuan di bidang teknis kesehatan.

(2) Pelatihan di bidang kesehatan dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenis tenaga kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Setiap teaga kesehtan memiliki kesempayan yang sama untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Penyelenggara dan/atau pimpinan sarana kesehatan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kesehatan yang ditempatkan dan/atau bekerja pada sarana kesehatan yang bersangkutan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan melalui pelatihan dibidang kesehatan. 

Pasal 11

(1) Pelatihan di bidang kesehatan dilaksanakan dib alai pelatihan tenaga kesehatan atau tempat pelatihan lainnya.

(2) Pelatihan di bidang kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerinah dan/atau masyarakat.

Pasal 12

(1) Pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakab oleh masyarakat dilaksanakan atas dasar ijin Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 13

(1) Pelatihan di bidang kesehatan wajib memenuhi persyaratan tersedianya:

a. Calon peserta pelatihan;

b. Tenaga kepelatihan;

c. Kurikulum;

d. Sumber dana yang tetap untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pelatihan;

e. Sarana dan prasarana.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pelatihan di bidang kesehatn sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh menteri.

Pasal 14

(1) Menteri dapat menghentikan pelatihan apabila pelaksanaan peltihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat ternyata:

a. Tidak sesuai dengan arah pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);

b. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalm Pasal 13 ayat (1);

(2) Penghentian pelatihan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), dapat mengakibatkan decabutnya ijin pelatihan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian pelatihan dan pencabutan ijin pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oeh menteri.

Bagian Ketiga 

Penempatan 

Pasal 15

(1) Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pemerintah dapat mewajibkan tenaga kesehatan untuk ditempatkan pada sarana kesehatan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

(2) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) dilakukan dengan cara masa bakti.

(3) Pelaksanaan penempatan tenaga kesehatan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab menteri.

Pasal 17

Penempatan tenaga kesehatan dengan cara masa bakti dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. Kondisi wilayah dimana tenaga kesehatan yang berssangkutan ditempatkan;

b. Lamanya penempatan;

c. Jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;

d. Prioritas sarana kesehatan.

Pasal 18

(1) Penempatan tenaga kesehatan dengan cara masa bakti dilaksanakan pada:

a. Sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

b. Sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang ditunjuka oleh Pemerintah;

c. Lingkungan perguruan tinggi sebagai staf pengajar;

d. Lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

(2) Pelaksanaan ketentuan huruf c dan huruf d sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan dari pimpinan instansi terkait.

Pasal 19

(1) Tenaga kesehatan yang telah melaksanakan masa bakti diberikan surat keterangan dari menteri.

(2) Surat keterangan sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan persyaratan bagi tenaga kesehatan untuk memperoleh ijin menyelenggarakan upaya kesehatan pada sarana kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian surat keterangan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 20

Status tenaga kesehatan dalam penempatan tenaga kesehatan dapat berupa: 

a. pegawai negeri; atau 

b. pegawai tidak tetap. 

BAB V 

STANDAR PROFESI DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Bagian Kesatu 

Standar Profesi 

Pasal 21

(1) Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.

(2) standar profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 22

(1) Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk:

a. Menghormati hak pasien;

b. Menjaga kerahasiaan identitas;

c. Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan 

dilakukan;

d. Meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan;

e. Membuat dan memelihara rekam medis;

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 23

(1) Pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat atau kematian yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian.

(2) Ganti rugi sebagimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua 

Perlindungan Hukum 

Pasal 24

(1) Perlindungan hokum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VI 

PENGHARGAAN

Pasal 25 

(1) Kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada sarana kesehatan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan, berjasa pada Negara atau menninggal dunia dalam melaksakan tugas diberikan penghargaan.

(2) Penghargaan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

(3) Bentuk penghargaan dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, uang atau bentuk lain.

BAB VII 

IKATAN PROFESI

Pasal 26 

(1) Tenaga kesehatan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan martabat dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

(2) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII 

TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING

Pasal 27 

(1) Tenaga kesehatan warga Negara asing hanya dapat melakukan upaya kesehatan atas dasar ijin dari Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tenaga kerja asing.

BAB IX 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu 

Pembinaan 

Pasal 28

(1) Pembinaan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melaluui pembinaan karier, disiplin dan teknis profesi tenaga kesehatan.

Pasal 29

(1) Pembinaan karier tenaga kesehatan meliputi kenaikan pangkat, jabatan dan pemberian penghargaan.

(2) Pembinaan karier tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Pembinaan disipllin tenaga kesehatan menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pimpinan sarana kesehatan yang bersangkutan.

(2) Pembinaan disiplin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

(1) Menteri melakukan pembinaan teknis profesi tenaga kesehatan.

(2) Pembinaan teknis profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. Bimbingan;

b. Pelatihan di bidang kesehatan;

c. Penetapan standar profesi tenaga kesehatan.

Bagian Kedua 

Pengawasan 

Pasal 32

Menteri melakukan pengawasan terhadap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya.

Pasal 33

(1) Dalam rangka pengawasan. Menteri dapat mengambil tindakan disiplin terhadap tenaga kesahatan yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan.

(2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. Teguran; 

b. Pencabutan ijin untuk melakukan upaya kesehatan.

(3) Pengambilan tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) silaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X 

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Barang siapa dengan sengaja menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undangan Nomor 23 tahun 1992 tantang kesehatan.

Pasal 35

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, barang siapa dengan sengaja:

a. Melakukan upaya kesehatan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

b. Melakukan upaya kesehatan tanpa melakukan adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);

c. Melakukan upaya kesehatan tidak sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);

d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahinya, memerintahkan perundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalm Lembaga Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 22 Mei 1996 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

SOEHARTO 

Diundangkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 22 Mei 1996 

MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

MOERDIONO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 49

Standar Praktik Bidan

• Standar I : Metode Asuhan

Asuhan Kebidanan dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan dengan langkah : Pengumpulan data dan analisis data, penentuan diagnosa perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi.
Difinisi Operasional :
1. Ada format manajemen kebidanan yang sudah terdaftar pada catatan medis.
2. Format manajemen kebidanan terdiri dari : format pengumpulan data, rencana format pengawasan resume dan tindak lanjut catatan kegiatan dan evaluasi.

• Standar II : Pengkajian

Pengumpulan data tentang status kesehatan kilen dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan dianalisis.
Difinisi Operasional :
1. Ada format pengumpulan data
2. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis, terfokus, yang meliputi data :
 - Demografi identitas klien
 - Riwayat penyakit terdahulu
 - Riwayat kesehatan reproduksi
 - Keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan reproduksi
 - Analisis data
3. Data dikumpulkan dari :
 - Klien/pasien, keluarga dan sumber lain
 - Teanaga kesehatan
 - Individu dalam lingkungan terdekat
4. Data diperoleh dengan cara :
 - Wawancara
 - Observasi
 - Pemeriksaan fisik
 - Pemeriksaan penunjang

• Standar III : Diagnosa Kebidanan

Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan.
Difinisi Operasional :
1. Diagnosa kebidanan dibuat sesuai dengan kesenjangan yang dihadapi oleh klien / suatu keadaan psikologis yang ada pada tindakan kebidanan sesuai dengan wewenang bidan dan kebutuhan klien
2. Diagnosa kebidanan dirumuskan dengan padat, jelas sistematis mengarah pada asuhan kebidanan yang diperlukan oleh klien

• Standar IV : Rencana Asuhan

Rencana Asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan
Difinisi Operasional :
1. Ada format rencana asuhan kebidanan
2. Format rencana asuhan kebidanan terdiri dari diagnosa, rencana tindakan dan evaluasi

• Standar V : Tindakan

Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien : tindakan kebidanan dilanjutkan dengan evaluasi keadaan klien
Difinisi Operasional :
1. Ada format tindakan kebidanan dan evaluasi
2. Format tindakan kebidanan terdiri dari tindakan dan evaluasi
3. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan perkembangan klien
4. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang bidan atau tugas kolaborasi
5. Tindakan kebidanan dilaksanakan dengan menerapkan kode etik kebidanan etika kebidanan serta mempertimbangkan hak klien aman dan nyaman
6. Seluruh tindakan kebidanan dicatat pada format yang telah tersedia

• Standar VI : Partisipasi Klien

Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama/partisipasi klien dan keluarga dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Difinisi Operasional :
1. Klien/keluarga mendapatkan informasi tentang :
 - status kesehatan saat ini
 - rencana tindakan yang akan dilaksanakan
 - peranana klien/keluarga dalam tindakan kebidanan
 - peranan petugas kesehatan dalam tindakan kebidanan
 - sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan
2. Klien dan keluarga bersama-sama dengan petugas melaksanakan tindakan kegiatan

• Standar VII : Pengawasan

Monitor/pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan klien
Difinisi Operasional :
1. Adanya format pengawasan klien
2. Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus sitematis untuk mengetahui keadaan perkembangan klien
3. Pengawasan yang dilaksanakan selalu dicatat pada catatan yang telah disediakan

• Standar VIII : Evaluasi

Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang telah dirumuskan.
Difinisi Operasional :
1. Evaluasi dilaksanakan setelah dilaksanakan tindakan kebidanan.
    Klien sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan
2. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur rencana yang telah dirumuskan
3. Hasil evaluasi dicatat pada format yang telah disediakan

• Standar IX : Dokumentasi

Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan yang diberikan
Difinisi Operasional :
1. Dokumentasi dilaksanakan untuk disetiap langkah manajemen kebidanan
2. Dokumentasi dilaksanakan secara jujur sistimatis jelas dan ada yang bertanggung jawab
3. Dokumentasi merupakan bukti legal dari pelaksanaan asuhan kebidanan

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MEDIA ELEKTRONIK (TV & RADIO) MEDIA CETAK (SURAT KABAR)

http://azriepo.blogspot.com/2011/01/kelebihan-dan-kekurangan-media.html

A. KELEBIHAN MEDIA ELEKTONIK, YAITU :

• Dari segi waktu, 

Media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan berita ke masyarakat. 

Media elektronik mempunyai audio visual yang memudahkan para audiensnya untuk memahami berita, khususnya pada media elektronik televisi. 

Media elektronik menjangkau masyarakat secara luas. 

Dapat menyampaikan berita secara langsung dari tempat kejadian. 

Dapat menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa. 

Dapat dinikmati oleh semau orang, baik itu yang mengalami keterbelakangan mental.

B. KEKURANGAN MEDIA ELEKTRONIK, YAITU :
Dalam penyediaan berita pada media elektronik tidak dapat mengulang apa yang telah ditayangkan.

C. KELEBIHAN MEDIA CETAK, YAITU :
1. dapat dibaca berkali-kali dengan cara menyimpannya.
2. dapat membuat orang yang berfikir lebih spesifik tentang isi tulisan.
3. bisa disimpan atau dicollect isi informasinya.
4. harganya lebih terjangkau maupun dalam distribusinya.
5. lebih mampu menjelaskan hal-hal yang bersifat kompleks atau rigid.

D. KEKURANGAN MEDIA CETAK, YAITU :
1. dari segi waktu media cetak lambat dalam memberikan informasi. Karena media cetak tidak dapat menyebarkan langsung berita yang terjadi pada masyarakat dan harus menunggu turun cetak.
2. media cetak hanya dapat berupa tulisan.
3. media cetak hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili keseluruhan isi berita.
4. biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengireimkannya sebelum dapat dinikmati masyarakat.

PERENCANAAN ASUHAN NEONATUS USIA 2-6 HARI

Faktor yang mempengaruhi perilaku neonatus :

• Usia gestasi
• Lama waktu pemulihan akibat persalinan
• Kejadian di lingkungan sebagai stimulus
• Efek obat maternal
• Etnis

belajar imun

Fagosit mononuklear > sel indk didlm sumsum tulang > mengalami proliferasi dan dilepaskan ke dalm darah sesudah 1 periode melalui fase monoblast-promonosit-fase monosit

Leukosit neutrofil atau polimorfonuklear
dari ketiga sel granulosit hanya sel netrofil yang berperan sebgai fagositil sedangkan eusinofil sedikit sekali
ada dua deret granula yang ada pada neutrosil yaitu azurofilik dan spesifik

Sel mediator mensekresikan zat yang akan membantu reaksi imunologik dan aneka macam aktivitas biologik, seperti menaikkan permeabilitas vaskuler, kntraksi otot polos dan peninggian respon inflamatoris.
Terdir dari mast, basofil, trombosit, sel2 entrokromtin dan sel2 fagositik ttt

ada 3 fenomena dalam pergerakan sel :
> motilitas : sel2 yang bergerak
> lokomosi : gerkan dari 1 t4 ke t4 yg lain
>kemotaksis : gerakan satu arah ke arah daya keamokratan yang bertambah
lIMFOSIT ada 2 yaitu
>limfosit T (SELULER): respon imun seluler, jar hospes vs graft, HSV lambat, pnolakn tumod
>limfosit B (HUMORAL)